 Banyak analisis bermunculan mengomentari situasi terakhir di Mesir. Sedikit berbeda dengan Tunisia (baca tulisan saya sebelumnya: Tunisia Seharusnya Belajar dari Indonesia), dalam menyikapi aksi-aksi demo di Mesir, sejak awal AS sudah terang-terangan menunjukkan sikap. Obama mengaku sudah menelpon Mubarak, memintanya memerhatikan aspirasi rakyat. Wikileaks ikut memanaskan suasana dengan memunculkan informasi bahwa AS menginginkan rezim Mubarak tumbang. Publik digiring untuk percaya bahwa AS berpihak pada para demonstran dan menginginkan tegaknya demokrasi di negeri Nil itu. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa AS-lah arsitek kerusuhan di Mesir. Apalagi, tokoh yang naik daun saat ini dan digadang-gadang jadi pengganti Mubarak adalah El Baradei. Jika Anda mengikuti sepak terjang El Baradei saat menjabat Gubernur IAEA, tentunya Anda tahu bahwa dia selalu berpihak pada kepentingan AS dalam menangani nuklir Iran. Lebih lagi, dia adalah salah satu anggota Dewan Pengawas ICG (Internasional Crisis Group), LSM internasional yang didanai George Soros. ICG menyediakan analisis dan saran mengenai berbagai sumber konflik dunia, antara lain, Irak, nuklir Iran, atau Jemaah Islamiah di Indonesia. Apa saja saran yang mereka sampaikan? Bila Anda melihat siapa penyandang dananya, Anda sudah bisa memperkirakan apa target ICG. Sebaliknya, ada pula yang menilai bahwa situasi Mesir sebenarnya membuat cemas Israel (dan tentunya, AS sebagai kembar siamnya) karena Mesir adalah benteng terakhir yang melindungi Israel. Bahkan konon Israel sudah mengirimkan pasukan untuk membantu Mubarak agar tetap di kursi kekuasaan. Mubarak selama ini menjaga ketat perbatasan Rafah sehingga memuluskan upaya blokade Israel terhadap Gaza sejak tahun 2007. Tentara Mesir bahkan diperintahkan untuk menembaki relawan Viva Palestina yang berniat masuk ke Gaza, padahal mereka hanya ingin mengantarkan makanan, baju, obat-obatan, mainan anak-anak, kursi roda, dan barang-barang non militer lain kepada rakyat Gaza. Dari sisi ini, kebangkitan Mesir tentu bukanlah desain AS, melainkan benar-benar aksi spontan karena kemarahan rakyat yang sudah mencapai titik kulminasi. Logikanya, cacing pun bila diinjak akan menggeliat, apalagi manusia. Jadi, mana yang benar di antara dua analisis ini? Saat saya membaca tulisan Prof. Chassudovsky di Global Research, saya menemukan informasi baru yang dapat memberi jawaban dari pertanyaan ini. Mirip dengan tulisan saya sebelumnya tentang Tunisia, Chassudovsky menulis peran IMF dalam memiskinkan rakyat Mesir, memperkaya segelintir elit, dan lebih memperkaya lagi korporasi-korporasi transnasional yang menjadi kroni IMF. Mubarak adalah boneka yang patuh menjalankan instruksi IMF dan patuh menerima instruksi AS untuk terus tegak membela Israel. Namun, rupanya Sang Tuan (Amerika Serikat) bukanlah pelindung yang baik untuk Sang Boneka. Amerika bermain di dua kaki. Istilahnya, "political leveraging" (politik pemanfaatan). AS mendukung diktator, tapi pada saat yang sama juga mendukung kelompok-kelompok oponen (penentang) diktator. Tujuannya, agar kelompok oponen itu bisa dikontrol dan tidak menjadi ‘liar'. Dalam kasus Mesir, biarlah Mubarak ditumbangkan asal kaum oponen tidak menganggu kepentingan AS. Bahkan, dengan "political leveraging" ini, AS bisa mengontrol kaum oponen agar saat memilih pengganti Mubarak, yang dipilih bukanlah tokoh yang membahayakan kepentingan AS (dan Israel). Melalui dua lembaga, Freedom House dan the National Endowment for Democracy, AS selama ini telah mendukung dan mendanai kelompok-kelompok pro-demokrasi Mesir. Bahkan para blogger pun dilibatkan dalam "political leveraging" ini. Pada 27 Feb-13 Maret 2010, Freedom House ‘mendidik' sejumlah bloger dari Afrika Utara dan Timur Tengah untuk mempelajari digital security, digital video making, message development dan digital mapping, serta membawa mereka bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi di Kongres (parlemen), Kemenlu, dan USAID. Benar, rakyat Mesir marah dan melakukan berbagai aksi spontan menuntut Mubarak turun. Ini bukan rekayasa atau desain AS. Kehidupan 30 tahun di bawah sebuah rezim yang korup dan despotik lebih dari cukup untuk jadi pemicu kemarahan rakyat. Namun, proses "political leveraging" AS yang berjalan selama ini ternyata mampu mengaburkan kehadiran Sang Tuan. Tak heran bila para demonstran Mesir sepertinya tidak terpikir untuk mendemo Kedubes AS, melainkan ‘hanya' merusak gedung-gedung pemerintah. Sungguh berbeda dengan aksi-aksi demonstrasi rakyat Iran melawan Reza Pahlevi tahun 1979. Rakyat Iran saat itu tidak hanya menuntut turun Pahlevi, tetapi juga mengusir AS keluar, karena mereka tahu, AS-lah tuannya Pahlevi. Buat apa mengusir Sang Boneka, bila Sang Tuan terus bercokol dan terus menghisap darah rakyat? Pertanyaan terakhir, bila benar El Baradei adalah salah satu boneka AS, mengapa Ikhawanul Muslimin menyatakan dukungan kepadanya? Bila berita ini benar, menurut saya, sangat mungkin Ikhwanul Muslimin juga sedang berstrategi. Bila IM mengajukan calonnya, resistensi Sang Tuan tentu akan sangat besar sehingga IM sepertinya memegang prinsip ‘musuhnya musuh adalah teman saya'. Faktanya, saat ini Elbaradei dan IM ada di sisi yang sama, melawan Mubarak. Karena itu IM memilih strategi untuk menumbangkan dulu Mubarak, pilih penggantinya, dan selenggarakan pemilu. Melalui pemilu, IM bisa berharap meraih kekuasaan dengan cara yang legal dalam kacamata demokrasi. (IRIB) |
Senin, 31 Januari 2011
Mesir: Siapa yang Sesungguhnya Bermain?
Minggu, 02 Januari 2011
nDi Balik Kerusuhan Ciketing
oleh: Amran Nasution
MENJELANG tutup tahun 2010, koran Kompas berulang-kali memuat tulisan tentang ancaman kekerasan berlatar belakang agama. Misalnya, pada edisi 16 Desember 2010, koran itu menulis bahwa kekerasan berlatar-belakang agama di Indonesia makin marak. Dan persoalan itu harus diselesaikan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme itu bakal mengancam demokrasi Indonesia. Apalagi pemerintah selama ini absen dalam penyelesaian masalah.
Persoalan ini, kata koran itu, mengemuka dalam peluncuran Jurnal Maarif edisi akhir tahun di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, sehari sebelumnya, serta diskusi yang dilakukan Maarif Institute, lembaga yang dipimpin Ahmad Syafii Maarif, bekas Ketua PP Muhammadiyah .
Tapi benarkah analisa para ahli Maarif Institute yang disebar-luaskan Kompas itu? Benar kalau dikatakan peristiwa kekerasan sekarang meningkat. Tapi salah kalau dikatakan peningkatan itu hanya terjadi pada kekerasan berlatar-belakang agama.
Memang setiap sore berita televisi selalu diwarnai peristiwa kekerasan dari pelbagai pelosok Tanah Air. Tapi kekerasan itu bukan hanya berlatar-belakang agama seperti dianalisa para ahli Maarif Institute. Analisa itu terkesan dipaksakan untuk tujuan tertentu. Begitu pula Kompas yang terus-menerus memberitakan isu yang sama.
Cukup banyak kekerasan terjadi sebagai ekor Pilkada. Ada kekerasan karena perampasan lahan, penggusuran pedagang kaki lima, tawuran antar-penduduk desa, antar-preman, antar-pelajar, bahkan antar-mahasiswa. Malah yang tercatat sebagai peristiwa kekerasan paling seru adalah ketika dua kelompok preman bertarung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya, akhir September lalu.
Dua kelompok menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti golok dan kelewang. Malah beberapa menggunakan senjata api. Terjadi tembak-menembak di jalan raya, di siang bolong, tanpa polisi bisa mencegah. Korban pun berjatuhan. Setidaknya 3 orang terbunuh, 12 terluka termasuk 3 di antaranya polisi.
Yang hendak dikatakan: Maarif Institute – dan institute semacamnya yang banyak tumbuh di masa 8 tahun pemerintahan Presiden Bush di Amerika Serikat yang memerangi Islam – tak boleh memicingkan mata bahwa Indonesia sekarang memang cendrung rusuh, termasuk rusuh antar-agama.
Kekerasan berlatar- belakang agama yang paling terkenal adalah peristiwa Ciketing, perkelahian kelompok masyarakat setempat dengan rombongan jemaah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang mengadakan pawai di jalan mengakibatkan sejumlah orang cedera, 12 September lalu.
Akibat pemberitaan seru Kompas diikuti media lain – yang tak berimbang (cover both side) – polisi menangkap pelaku tawuran hanya dari kelompok masyarakat setempat. Padahal menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziek Shihab di dalam rombongan HKBP ada dua jemaah bermarga Purba dan Sinaga membawa pisau dan tertangkap tangan oleh polisi pada waktu itu tapi segera dilepaskan. Selain itu ada 9 anggota masyarakat terluka tapi anehnya tak ada jemaat HKBP yang ditangkap.
Maka di tengah laporan media massa yang tak berimbang, pendapat sementara tokoh yang bias, tapi kemudian tersebar luas tanpa sikap kritis media massa, adalah amat menarik membaca laporan International Crisis Group (ICG), 24 November lalu, berkaitan dengan peristiwa kekerasan berlatar-belakang agama, terutama peristiwa Ciketing. ICG bukan institusi Islam, jadi jelas tak ada hubungannya dengan FPI mau pun MUI.
ICG adalah lembaga nirlaba yang independen berpusat di Brussels, Belgia. Institusi itu kini dipimpin Louise Arbour, wanita berusia 63 tahun, bekas Hakim Agung Kanada dan bekas Komisi Tinggi PBB Urusan HAM (United Nations High Commissioner for Human Rights).
Tentu jangan bandingkan ICG dengan Maarif Institute, Setara Institute, Wahid Institute, atau Moderate Muslim Society (MMS), dan organisasi semodel lainnya. ICG terlalu berwibawa dan rekomendasinya tentang masalah pertikaian, konflik, atau peperangan, diterima banyak negara, termasuk lembaga internasional semacam Uni Eropa, Bank Dunia, atau PBB.
Maka sungguh aneh bin ajaib, ketika membuat analisa tentang kekerasan berlatar-belakang agama di Indonesia sebagai evaluasi akhir tahun, Maarif Institute atau organisasi sejenisnya mau pun Kompas sama sekali tak menyinggung laporan ICG. Apakah karena ICG mengungkap gerakan Kristenisasi padahal fakta itu harus disembunyikan?
Dalam laporan 20 halaman itu, ICG menyimpulkan salah satu penyebab meningkatnya ketegangan Islam dengan Kristen di Indonesia adalah Kristenisasi yang agresif dilakukan Kristen Evangelical, kelompok Protestan fundamentalis yang dianut banyak penduduk Amerika Serikat.
Kristen Evangelical yang mencampurkan agama dan politik itu mulai berkibar sebagai pendukung Partai Republik di zaman Presiden Ronald Reagan, tapi betul-betul dominan di dalam percaturan politik Amerika Serikat di dua priode pemerintahan Presiden George Bush. Bush sendiri berteman dekat dengan para pendeta aliran itu seperti Pat Robertson, Jerry Palwell (meninggal dunia beberapa tahun lalu), James Dobson, atau Franklin Graham.
Di zaman Bush, negeri Islam seperti Afghanistan diserang dan diduduki, Iraq dijajah. Lantas para pendeta Evangelical membenarkan langkah-langkah Presiden Bush itu kepada rakyat Amerika Serikat. Belum cukup. Para pendeta diikut-sertakan (embedded) bersama pasukan Amerika Serikat di Iraq dan Afghanistan guna menyebarkan ajarannya ke tengah masyarakat setempat yang Muslim.
Kembali ke Indonesia, memang menurut laporan ICG, ada faktor lain yang berperan dalam ketegangan hubungan Islam – Kristen, seperti kegagalan pemerintah, tumbuhnya organisasi Islam tertentu, dan kebijakan desentralisasi. Tapi dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi ketegangan antar-kelompok di Indonesia, laporan ICG menempatkan Kristenisasi dalam perhatian khusus. ‘’Isu Kristenisasi bisa mempersatukan kelompok anti-kekerasan dengan kelompok ekstrim pendukung kekerasan,’’ tulis laporan itu.
Isu Kristenisasi telah berkembang di Indonesia sejak 1960-an. Tapi selama ini sensus penduduk tak menunjukkan pertumbuhan pengikut Kristen yang signifikan. Dari sensus tahun 2000, penduduk Protestan 5,8%, Katolik 3%, Hindu 1,8%, dan Islam 88,2%. Sisanya Budha dan Kong Hucu.
Begitu pun di kalangan ummat Islam isu Kristenisasi sangat mendapat perhatian. Tak aneh kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pada 2006 membentuk Komite Penanggulangan Bahaya Pemurtadan (KPBP). Belakangan nama itu berubah menjadi Komite Dakwah Khusus (KPK).
ICG mengungkapkan bahwa Kristen Evangelical aktif melakukan Kristenisasi di Banten dan Jawa Barat, dua provinsi yang mengelilingi Ibukota Jakarta. Bila sukses, kelompok agama ini akan bisa mendapatkan tempat berpijak yang kuat di Ibu Kota.
Dari catatan ICG diketahui sejumlah organisasi Kristen dari Amerika Serikat memiliki kegiatan di berbagai daerah di Indonesia, tapi terutama aktif di Jawa Barat. Ada The Joshua Project yang beroperasi di kalangan etnis Sunda, Lampstand (Beja Kabungahan) digerakkan misionaris Amerika Serikat sejak 1969, Patners International berbasis di Spokane, Washington, memiliki belasan group di Jawa Barat sebagai patner lokal, Frontiers dari Arizona, dan Campus Crusade for Christ berbasis di Orlando, Florida, memiliki cabang di Indonesia dengan nama Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI).
Pada Desember 2006, LPMI membuat masalah di Batu, Malang, Jawa Timur. Ketika itu, LPMI mengadakan pelatihan. Dalam acara doa, pendetanya meletakkan al-Quran di lantai dan menyuruh para peserta latihan mengelilinginya untuk sebuah upacara mengusir setan. Sang Pendeta dan para peserta doa kemudian ditangkap pihak berwajib karena tindakan menghina al-Quran (blasphemy).
Dana Luar Negeri
Persoalan ini, kata koran itu, mengemuka dalam peluncuran Jurnal Maarif edisi akhir tahun di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, sehari sebelumnya, serta diskusi yang dilakukan Maarif Institute, lembaga yang dipimpin Ahmad Syafii Maarif, bekas Ketua PP Muhammadiyah .
Tapi benarkah analisa para ahli Maarif Institute yang disebar-luaskan Kompas itu? Benar kalau dikatakan peristiwa kekerasan sekarang meningkat. Tapi salah kalau dikatakan peningkatan itu hanya terjadi pada kekerasan berlatar-belakang agama.
Memang setiap sore berita televisi selalu diwarnai peristiwa kekerasan dari pelbagai pelosok Tanah Air. Tapi kekerasan itu bukan hanya berlatar-belakang agama seperti dianalisa para ahli Maarif Institute. Analisa itu terkesan dipaksakan untuk tujuan tertentu. Begitu pula Kompas yang terus-menerus memberitakan isu yang sama.
Cukup banyak kekerasan terjadi sebagai ekor Pilkada. Ada kekerasan karena perampasan lahan, penggusuran pedagang kaki lima, tawuran antar-penduduk desa, antar-preman, antar-pelajar, bahkan antar-mahasiswa. Malah yang tercatat sebagai peristiwa kekerasan paling seru adalah ketika dua kelompok preman bertarung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya, akhir September lalu.
Dua kelompok menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti golok dan kelewang. Malah beberapa menggunakan senjata api. Terjadi tembak-menembak di jalan raya, di siang bolong, tanpa polisi bisa mencegah. Korban pun berjatuhan. Setidaknya 3 orang terbunuh, 12 terluka termasuk 3 di antaranya polisi.
Yang hendak dikatakan: Maarif Institute – dan institute semacamnya yang banyak tumbuh di masa 8 tahun pemerintahan Presiden Bush di Amerika Serikat yang memerangi Islam – tak boleh memicingkan mata bahwa Indonesia sekarang memang cendrung rusuh, termasuk rusuh antar-agama.
Kekerasan berlatar- belakang agama yang paling terkenal adalah peristiwa Ciketing, perkelahian kelompok masyarakat setempat dengan rombongan jemaah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang mengadakan pawai di jalan mengakibatkan sejumlah orang cedera, 12 September lalu.
Akibat pemberitaan seru Kompas diikuti media lain – yang tak berimbang (cover both side) – polisi menangkap pelaku tawuran hanya dari kelompok masyarakat setempat. Padahal menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziek Shihab di dalam rombongan HKBP ada dua jemaah bermarga Purba dan Sinaga membawa pisau dan tertangkap tangan oleh polisi pada waktu itu tapi segera dilepaskan. Selain itu ada 9 anggota masyarakat terluka tapi anehnya tak ada jemaat HKBP yang ditangkap.
Maka di tengah laporan media massa yang tak berimbang, pendapat sementara tokoh yang bias, tapi kemudian tersebar luas tanpa sikap kritis media massa, adalah amat menarik membaca laporan International Crisis Group (ICG), 24 November lalu, berkaitan dengan peristiwa kekerasan berlatar-belakang agama, terutama peristiwa Ciketing. ICG bukan institusi Islam, jadi jelas tak ada hubungannya dengan FPI mau pun MUI.
ICG adalah lembaga nirlaba yang independen berpusat di Brussels, Belgia. Institusi itu kini dipimpin Louise Arbour, wanita berusia 63 tahun, bekas Hakim Agung Kanada dan bekas Komisi Tinggi PBB Urusan HAM (United Nations High Commissioner for Human Rights).
Tentu jangan bandingkan ICG dengan Maarif Institute, Setara Institute, Wahid Institute, atau Moderate Muslim Society (MMS), dan organisasi semodel lainnya. ICG terlalu berwibawa dan rekomendasinya tentang masalah pertikaian, konflik, atau peperangan, diterima banyak negara, termasuk lembaga internasional semacam Uni Eropa, Bank Dunia, atau PBB.
Maka sungguh aneh bin ajaib, ketika membuat analisa tentang kekerasan berlatar-belakang agama di Indonesia sebagai evaluasi akhir tahun, Maarif Institute atau organisasi sejenisnya mau pun Kompas sama sekali tak menyinggung laporan ICG. Apakah karena ICG mengungkap gerakan Kristenisasi padahal fakta itu harus disembunyikan?
Dalam laporan 20 halaman itu, ICG menyimpulkan salah satu penyebab meningkatnya ketegangan Islam dengan Kristen di Indonesia adalah Kristenisasi yang agresif dilakukan Kristen Evangelical, kelompok Protestan fundamentalis yang dianut banyak penduduk Amerika Serikat.
Kristen Evangelical yang mencampurkan agama dan politik itu mulai berkibar sebagai pendukung Partai Republik di zaman Presiden Ronald Reagan, tapi betul-betul dominan di dalam percaturan politik Amerika Serikat di dua priode pemerintahan Presiden George Bush. Bush sendiri berteman dekat dengan para pendeta aliran itu seperti Pat Robertson, Jerry Palwell (meninggal dunia beberapa tahun lalu), James Dobson, atau Franklin Graham.
Di zaman Bush, negeri Islam seperti Afghanistan diserang dan diduduki, Iraq dijajah. Lantas para pendeta Evangelical membenarkan langkah-langkah Presiden Bush itu kepada rakyat Amerika Serikat. Belum cukup. Para pendeta diikut-sertakan (embedded) bersama pasukan Amerika Serikat di Iraq dan Afghanistan guna menyebarkan ajarannya ke tengah masyarakat setempat yang Muslim.
Kembali ke Indonesia, memang menurut laporan ICG, ada faktor lain yang berperan dalam ketegangan hubungan Islam – Kristen, seperti kegagalan pemerintah, tumbuhnya organisasi Islam tertentu, dan kebijakan desentralisasi. Tapi dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi ketegangan antar-kelompok di Indonesia, laporan ICG menempatkan Kristenisasi dalam perhatian khusus. ‘’Isu Kristenisasi bisa mempersatukan kelompok anti-kekerasan dengan kelompok ekstrim pendukung kekerasan,’’ tulis laporan itu.
Isu Kristenisasi telah berkembang di Indonesia sejak 1960-an. Tapi selama ini sensus penduduk tak menunjukkan pertumbuhan pengikut Kristen yang signifikan. Dari sensus tahun 2000, penduduk Protestan 5,8%, Katolik 3%, Hindu 1,8%, dan Islam 88,2%. Sisanya Budha dan Kong Hucu.
Begitu pun di kalangan ummat Islam isu Kristenisasi sangat mendapat perhatian. Tak aneh kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pada 2006 membentuk Komite Penanggulangan Bahaya Pemurtadan (KPBP). Belakangan nama itu berubah menjadi Komite Dakwah Khusus (KPK).
ICG mengungkapkan bahwa Kristen Evangelical aktif melakukan Kristenisasi di Banten dan Jawa Barat, dua provinsi yang mengelilingi Ibukota Jakarta. Bila sukses, kelompok agama ini akan bisa mendapatkan tempat berpijak yang kuat di Ibu Kota.
Dari catatan ICG diketahui sejumlah organisasi Kristen dari Amerika Serikat memiliki kegiatan di berbagai daerah di Indonesia, tapi terutama aktif di Jawa Barat. Ada The Joshua Project yang beroperasi di kalangan etnis Sunda, Lampstand (Beja Kabungahan) digerakkan misionaris Amerika Serikat sejak 1969, Patners International berbasis di Spokane, Washington, memiliki belasan group di Jawa Barat sebagai patner lokal, Frontiers dari Arizona, dan Campus Crusade for Christ berbasis di Orlando, Florida, memiliki cabang di Indonesia dengan nama Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI).
Pada Desember 2006, LPMI membuat masalah di Batu, Malang, Jawa Timur. Ketika itu, LPMI mengadakan pelatihan. Dalam acara doa, pendetanya meletakkan al-Quran di lantai dan menyuruh para peserta latihan mengelilinginya untuk sebuah upacara mengusir setan. Sang Pendeta dan para peserta doa kemudian ditangkap pihak berwajib karena tindakan menghina al-Quran (blasphemy).
Dana Luar Negeri
ICG memfokuskan laporannya pada Bekasi, kota yang dari data lembaga itu menunjukkan peningkatan jumlah penganut Kristen. Di tahun 2000, Bekasi memiliki penduduk 1.668.494 jiwa, 89% adalah Muslim, 6,5% Protestan, 3,2% Katolik. Pada tahun 2009, jumlah penduduk itu meloncat menjadi 2.145.447 jiwa, di antaranya 87,3% Muslim, 8,05 Protestan, 2,98 Katolik. Artinya, ada penurunan prosentase penganut Islam dan Katolik, tapi terjadi peningkatan prosentase penganut Protestan.
Meningkatnya jumlah penganut Protestan, menurut laporan ICG, sebagian mungkin disebabkan terjadinya perpindahan orang Batak penganut Protestan dari Sumatera Utara ke Bekasi guna mencari pekerjaan.
Tapi laporan ini pun mengungkapkan betapa gencar gerakan Kristenisasi di kawasan itu yang menurut ICG, antara lain dibiayai dana luar negeri. Di sana ada Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu (Integrated Bible Training School) yang dijalankan Edhie Sapto, seorang Madura yang dulu beragama Islam. Anehnya, seluruh pamplet dan atribut sekolah bertuliskan Arab tapi mengajarkan Bibel. Lebih aneh lagi, sekolah yang dulu di bawah Yayasan Kaki Dian Emas dan kini Yayasan Bethmidrash Talmiddin itu, menurut laporan ICG, mensyaratkan setiap siswanya bisa diluluskan setelah mengkristenkan 10 orang.
Tapi dalam hal menggarap orang Islam yang paling kontroversial tentulah Yayasan Mahanaim atau Mahanaim Foundation. Didirikan sebagai lembaga pendidikan dan sosial pada 1999 oleh Pendeta Rachel Indriati Tjipto Purnomo Wenas atau lebih dikenal sebagai Iin Tjipto. Sebagai bagian dari jaringan Pantekosta di Jawa, Mahanaim dijalankan keluarga keturunan China dan ditujukan untuk menggarap orang miskin, terutama anak-anak jalanan.
Maka yayasan ini memiliki rumah penampungan anak yatim yang dinamakan Rumah Harapan dan sekolah gratis dari taman kanak-kanak sampai SMA. Tampaknya yayasan ini memang bersimbah duit. Pada 2007, yayasan ini mengklaim memiliki aset bernilai Rp 125 milyar, dan setiap bulan menghabiskan dana Rp 1 milyar untuk aktivitasnya. Dalam ukuran Bekasi jumlah itu tak bisa dibilang sedikit.
Yayasan memiliki divisi bisnis yang menjalankan toko buku sampai servis ruangan pendingin (AC), termasuk bisnis properti. Salah seorang pengurus yayasan sempat dihukum 10 tahun penjara karena terlibat manipulasi pembangunan perumahan militer.
Tapi urusan bisnis dan manipulasi pembangunan perumahan militer itu tak sampai menyebabkan pengurus yayasan bentrok dengan organisasi Islam di tempat itu seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam (FPI), dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT). Yang menimbulkan ketegangan jelas karena gencarnya upaya mengkristenkan orang Islam (Kristenisasi), terutama ditujukan kepada kelompok miskin, lemah, dan tak berdaya.
Pada 1 Desember 2007, misalnya, yayasan itu membagi-bagikan makanan kepada orang miskin dalam sebuah acara hiburan musik, tari-tarian, dan atraksi kembang api, yang dinamakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Acara itu dilaksanakan di tempat terbuka di kawasan perumahan PT Taman Puri Indah, Pekayon. Anehnya, mayoritas hadirin adalah Muslim. Wajar kalau organisasi Islam di Bekasi menuduh acara itu adalah tipu-daya untuk melakukan Kristenisasi.
Yang paling kontroversial adalah festival dua pekan yang digelar Yayasan Mahanaim November 2008, disebut Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara dilaksanakan di 100 tempat terpisah di sekitar daerah itu dengan membagi-bagikan hadiah telepon genggam, televisi, mobil, bahkan amplop berisi uang kontan. Dalam kesempatan itu Yayasan Mahanaim pun mensponsori perkawinan massal yang melibatkan 153 pasangan Muslim.
Organisasi Islam setempat – tergabung dalam koalisi Front Anti-Pemurtadan Bekasi (FAPB) -- sudah melakukan protes terhadap Mahanaim malah sebelum festival itu berlangsung, yaitu ketika yayasan membagi-bagikan Bibel pada 17 Mei 2008. Yayasan itu dituduh memurtadkan orang miskin melalui bujukan uang dan fasilitas lainnya.
Pada Hari Pendidikan 2 Mei 2010, ada demonstrasi anti-Narkoba di Bekasi. Ketika melewati Masjid Al-Barkah, sejumlah orang yang ikut arak-arakan memakai baju yang di bagian belakangnya ada sulaman bintang David bewarna kuning, memisahkan diri dari barisan, membentuk formasi salib.
Mereka mengembangkan bendera dengan gambar singa dan pedang, dan tujuh nama Tuhan (menurut Kristen): Adonai, El Shaddai, Jehova Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Shamah, dan Master of Breakthrough. Mereka membagi-bagikan stiker bertuliskan"Yoel generation’’, dan kemudian meletakkan Mahkota Kristen (Christian Crown) di depan Masjid.
Tak begitu jelas dari mana mereka berasal. Tapi menurut laporan ICG, dari stiker bertuliskan ‘’Yoel generation’’ yang mereka bagi-bagikan bisa ditebak mereka ada kaitan dengan kelompok Evangelical, atau di Bekasi dikenal sebagai kelompok pemilik Yayasan Mahanaim. Di Cirebon, Jawa Barat, misalnya, Mahanaim membuka blog internet dengan nama Generasi Yoel. Pendeta Iin Tjipto menjadi kontributor tetap di blog itu.
Maka tak mengejutkan kalau komunitas Islam bereaksi atas aksi di depan Masjid Al-Barkah yang merupakan provokasi dan penodaan agama (blasphemy). Pada 8 dan 9 Mei 2010 ada tabligh akbar yang mengundang para pembicara terkenal seperti Kiai Athian Ali, Abdul Qadir Djaelani, atau Abu Bakar Basyir. Selain itu kelompok Islam mengirim delegasi memprotes peristiwa di depan Masjid Al-Barkah ke alamat para pejabat Pemda Bekasi.
Murhali Barda, Ketua FPI Bekasi membacakan pernyataan ummat Islam Bekasi yang ditandatangani 40 tokoh, antara lain, menolak pembangunan gereja yang tak sesuai peraturan berlaku, menolak segala bentuk aksi Kristenisasi di komunitas Muslim, dan polisi agar menindak para pelanggar hukum dan menghukum berat para perusak keharmonisan beragama.
Banyak ekses terjadi karena aksi agresif Kristenisasi di Bekasi. Salah satunya adalah konflik warga dengan kelompok HKBP yang sedang berusaha membangun gereja di daerah itu. Satu hal yang pasti harmonisasi umat beragama di sana rusak dan terganggu.
Pertanyaan yang relevan sekarang: kalau Maarif Institute, Wahid Institute, Setara Institute dan terutama Kompas, menggebu-gebu mengutuk kekerasan atas nama agama, bagaimana sikap mereka terhadap aksi Kristenisasi terhadap orang miskin, lemah, dan tak berdaya?
Betul memilih agama adalah hak warga negara. Tapi pilihan itu dilakukan oleh warganegara yang bebas dan merdeka. Bukan orang miskin yang lemah tak berdaya dan terpaksa menukar agamanya dengan rayuan supermie, beras, telepon genggam, atau uang di dalam amplop. Tidakkah tindakan memanipulasi kaum lemah atas nama kebebasan beragama harus dikutuk juga karena menghina martabat dan harkat manusia?
Meningkatnya jumlah penganut Protestan, menurut laporan ICG, sebagian mungkin disebabkan terjadinya perpindahan orang Batak penganut Protestan dari Sumatera Utara ke Bekasi guna mencari pekerjaan.
Tapi laporan ini pun mengungkapkan betapa gencar gerakan Kristenisasi di kawasan itu yang menurut ICG, antara lain dibiayai dana luar negeri. Di sana ada Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu (Integrated Bible Training School) yang dijalankan Edhie Sapto, seorang Madura yang dulu beragama Islam. Anehnya, seluruh pamplet dan atribut sekolah bertuliskan Arab tapi mengajarkan Bibel. Lebih aneh lagi, sekolah yang dulu di bawah Yayasan Kaki Dian Emas dan kini Yayasan Bethmidrash Talmiddin itu, menurut laporan ICG, mensyaratkan setiap siswanya bisa diluluskan setelah mengkristenkan 10 orang.Tapi dalam hal menggarap orang Islam yang paling kontroversial tentulah Yayasan Mahanaim atau Mahanaim Foundation. Didirikan sebagai lembaga pendidikan dan sosial pada 1999 oleh Pendeta Rachel Indriati Tjipto Purnomo Wenas atau lebih dikenal sebagai Iin Tjipto. Sebagai bagian dari jaringan Pantekosta di Jawa, Mahanaim dijalankan keluarga keturunan China dan ditujukan untuk menggarap orang miskin, terutama anak-anak jalanan.
Maka yayasan ini memiliki rumah penampungan anak yatim yang dinamakan Rumah Harapan dan sekolah gratis dari taman kanak-kanak sampai SMA. Tampaknya yayasan ini memang bersimbah duit. Pada 2007, yayasan ini mengklaim memiliki aset bernilai Rp 125 milyar, dan setiap bulan menghabiskan dana Rp 1 milyar untuk aktivitasnya. Dalam ukuran Bekasi jumlah itu tak bisa dibilang sedikit.
Yayasan memiliki divisi bisnis yang menjalankan toko buku sampai servis ruangan pendingin (AC), termasuk bisnis properti. Salah seorang pengurus yayasan sempat dihukum 10 tahun penjara karena terlibat manipulasi pembangunan perumahan militer.
Tapi urusan bisnis dan manipulasi pembangunan perumahan militer itu tak sampai menyebabkan pengurus yayasan bentrok dengan organisasi Islam di tempat itu seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam (FPI), dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT). Yang menimbulkan ketegangan jelas karena gencarnya upaya mengkristenkan orang Islam (Kristenisasi), terutama ditujukan kepada kelompok miskin, lemah, dan tak berdaya.
Pada 1 Desember 2007, misalnya, yayasan itu membagi-bagikan makanan kepada orang miskin dalam sebuah acara hiburan musik, tari-tarian, dan atraksi kembang api, yang dinamakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Acara itu dilaksanakan di tempat terbuka di kawasan perumahan PT Taman Puri Indah, Pekayon. Anehnya, mayoritas hadirin adalah Muslim. Wajar kalau organisasi Islam di Bekasi menuduh acara itu adalah tipu-daya untuk melakukan Kristenisasi.
Yang paling kontroversial adalah festival dua pekan yang digelar Yayasan Mahanaim November 2008, disebut Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara dilaksanakan di 100 tempat terpisah di sekitar daerah itu dengan membagi-bagikan hadiah telepon genggam, televisi, mobil, bahkan amplop berisi uang kontan. Dalam kesempatan itu Yayasan Mahanaim pun mensponsori perkawinan massal yang melibatkan 153 pasangan Muslim.
Organisasi Islam setempat – tergabung dalam koalisi Front Anti-Pemurtadan Bekasi (FAPB) -- sudah melakukan protes terhadap Mahanaim malah sebelum festival itu berlangsung, yaitu ketika yayasan membagi-bagikan Bibel pada 17 Mei 2008. Yayasan itu dituduh memurtadkan orang miskin melalui bujukan uang dan fasilitas lainnya.
Pada Hari Pendidikan 2 Mei 2010, ada demonstrasi anti-Narkoba di Bekasi. Ketika melewati Masjid Al-Barkah, sejumlah orang yang ikut arak-arakan memakai baju yang di bagian belakangnya ada sulaman bintang David bewarna kuning, memisahkan diri dari barisan, membentuk formasi salib.
Mereka mengembangkan bendera dengan gambar singa dan pedang, dan tujuh nama Tuhan (menurut Kristen): Adonai, El Shaddai, Jehova Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Shamah, dan Master of Breakthrough. Mereka membagi-bagikan stiker bertuliskan"Yoel generation’’, dan kemudian meletakkan Mahkota Kristen (Christian Crown) di depan Masjid.
Tak begitu jelas dari mana mereka berasal. Tapi menurut laporan ICG, dari stiker bertuliskan ‘’Yoel generation’’ yang mereka bagi-bagikan bisa ditebak mereka ada kaitan dengan kelompok Evangelical, atau di Bekasi dikenal sebagai kelompok pemilik Yayasan Mahanaim. Di Cirebon, Jawa Barat, misalnya, Mahanaim membuka blog internet dengan nama Generasi Yoel. Pendeta Iin Tjipto menjadi kontributor tetap di blog itu.
Maka tak mengejutkan kalau komunitas Islam bereaksi atas aksi di depan Masjid Al-Barkah yang merupakan provokasi dan penodaan agama (blasphemy). Pada 8 dan 9 Mei 2010 ada tabligh akbar yang mengundang para pembicara terkenal seperti Kiai Athian Ali, Abdul Qadir Djaelani, atau Abu Bakar Basyir. Selain itu kelompok Islam mengirim delegasi memprotes peristiwa di depan Masjid Al-Barkah ke alamat para pejabat Pemda Bekasi.
Murhali Barda, Ketua FPI Bekasi membacakan pernyataan ummat Islam Bekasi yang ditandatangani 40 tokoh, antara lain, menolak pembangunan gereja yang tak sesuai peraturan berlaku, menolak segala bentuk aksi Kristenisasi di komunitas Muslim, dan polisi agar menindak para pelanggar hukum dan menghukum berat para perusak keharmonisan beragama.
Banyak ekses terjadi karena aksi agresif Kristenisasi di Bekasi. Salah satunya adalah konflik warga dengan kelompok HKBP yang sedang berusaha membangun gereja di daerah itu. Satu hal yang pasti harmonisasi umat beragama di sana rusak dan terganggu.
Pertanyaan yang relevan sekarang: kalau Maarif Institute, Wahid Institute, Setara Institute dan terutama Kompas, menggebu-gebu mengutuk kekerasan atas nama agama, bagaimana sikap mereka terhadap aksi Kristenisasi terhadap orang miskin, lemah, dan tak berdaya?
Betul memilih agama adalah hak warga negara. Tapi pilihan itu dilakukan oleh warganegara yang bebas dan merdeka. Bukan orang miskin yang lemah tak berdaya dan terpaksa menukar agamanya dengan rayuan supermie, beras, telepon genggam, atau uang di dalam amplop. Tidakkah tindakan memanipulasi kaum lemah atas nama kebebasan beragama harus dikutuk juga karena menghina martabat dan harkat manusia?
Langganan:
Postingan (Atom)